Pengawas Terbaik Harus Siap Ditugaskan Ke Wilayah Pelosok Guna Pemerataan Kualitas Pendidikan di Jawa Barat!

Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, Lc., menungkapkan hal tersebut dalam sambutannya di depan ratusan Pengawas SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Barat hari ini di Aula Ki Hadjar Dewantara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, dalam rangka Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengawas SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus (SLB).

Gubernur menerangkan pentingnya pemerataan kualitas pelayanan pendidikan terutama di wilayah pelosok-pelosok yang selama ini beberapa belum tersentuh oleh pemerintah, khususnya Pemprov Jabar. Maka dari itu pihaknya melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kini sedang mempersiapkan beberapa formula, diantaranya dengan membangun Unit Sekolah Baru (USB) terutama SMA/SMK di wilayah pelosok, karena hingga saat ini masih ada Kecamatan yang belum memiliki fasilitas pendidikan jenjang SLTA. Selain itu, Pemprov akan menugaskan Pengawas, Kepala Sekolah, dan bahkan Guru terbaik dari Kota ke wilayah pelosok. Tentunya diiringi dengan penyesuaian hak tunjangan yang lebih besar sesuai dengan teori pembiayaan yaitu adanya "Biaya kemahalan". Hal ini sesuai dengan kewenangan pengelolaan SMA/SMK yang kini dikelola oleh Pemerintah Provinsi. "Misi besar Pemprov Jabar dalam rangka pemberlakuan alih kelola SMA/SMK oleh Provinsi yaitu: pemerataan pelayanan Pendidikan! Maka dari itu Pengawas harus siap ditempatkan di mana saja, termasuk ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah" Ujarnya.

Gubernur juga menekankan bahwa yang berhak mendapat supervisi dari pengawas tidak hanya Sekolah Negeri saja, Sekolah Swasta pun berhak mendapatkannya. Karena hakekatnya kini APK yang kurang lebih sebesar 68% tidak akan tercapai tanpa kehadiran Sekolah Swasta. Sekolah Swasta hadir melengkapi "peran Negara" yang belum hadir di wilayah pelosok.

Lanjut Gubernur, tugas Pengawas yang tidak kalah pentingnya yaitu mengawasi atitude, suasana sekolah yang nyaman, hubungan interpersonal guru dengan siswa, dan pengajaran softskill di Lingkungan Sekolah guna mencetak generasi terampil yang berkarakter.

Kegiatan Rakor ini diselenggarakan dalam rangka rangkaian berlakunya kewenangan pengelolaan SMA/SMK (Dikmen) oleh Pemerintah Provinsi per-1 Januari 2017 berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada kesempatan yang hampir bersamaan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. H. Ahmad Hadadi, M.Si., melantik dan mengukuhkan Pengawas & Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan dilaksanakan di Aula Lantai IV Gedung Utama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan dihadiri oleh para Pejabat Eselon di Lingkungan Disdik Jabar.

Dalam Sambutannya, Kadisdik berpesan kepada para Kepala Sekolah SLB yang baru dilantik agar selalu berkomitmen dan amanah dalam menjalankan tugas yang diemban, karena hal itu merupakan amanah mulya yang diberikan oleh yang maha kuasa, dan senantiasa selalu berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.