Gubernur Ahmad Heryawan Buka Rakor Pengelolaan SMA/SMK se-Jawa Barat!

"Ketika masa Perang Dunia ke-II berkecamuk dan Hiroshima-Nagasaki hancur lebur oleh bom atom sekutu pada tahun 1945, pertanyaan utama yang terlontar dari Kaisar Hirohito pada waktu itu adalah: Berapa orang jumlah Guru yang tersisa?? Pertanyaan yang di luar dugaan dari Sang Kaisar, namun hal ini mencerminkan betapa maha pentingnya Guru sebagai perubah suatu peradaban." itu lah ilustrasi yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, Lc., di sela-sela menyampaikan sambutan dan arahan di hadapan Peserta Rapat Koordinasi Pengelolaan SMA/SMK se-Jawa Barat, Selasa (10/01/17) di Aula Pusdai, Kota Bandung.
 
Seluruh Kepala Sekolah, Kaur Tata Usaha, Pengawas seluruh SMA/SMK hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan SMA/SMK se-Jawa Barat yang dibuka langsung oleh Gubernur Ahmad Heryawan. Kegiatan ini merupakan rangkaian berkaitan dengan berlakunya kewenangan pengelolaan SMA/SMK (Dikmen) oleh Pemerintah Provinsi per-1 Januari 2017 berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Gubernur menekankan tentang betapa penting dan mulianya profesi Guru sebagai ujung tombak pencetak generasi masa depan bangsa. Maka dari itu pihaknya berjanji dengan berlakunya alih kelola ini akan semaksimal mungkin meningkatkan pelayanan terhadap para Guru dan seluruh pelayanan pendidikan di Provinsi Jawa Barat pada umumnya.

Di sisi lain, Gubernur juga menyampaikan rasa bangga pada peningkatan APK Pendidikan Jawa Barat. Hal itu merujuk pada angka 1,8 juta Siswa SMA/SMK yang terdaftar pada tahun ini, angka itu meningkat 100% dari jumlah pada tahun 2008 atau pada awal Pemerintahannya yang hanya sekitar 900.000 Siswa pada jenjang SMA/SMK. 

Pada akhir sambutannya, Gubernur pun mengingatkan kepada para Guru akan pentingnya bekal Soft skill bagi pelajar. "Seseorang memiliki skill yang hebat, pintar, dan cerdas, namun bila tidak disertai dengan karakter yang baik maka akan timpang seperti seseorang yang autis. Tidak bisa berinteraksi sosial." Ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. H. Ahmad Hadadi, M.Si., dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan selamat bekerja dengan semangat baru kepada seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dikmen yang telah resmi menjadi warga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat seraya memperkenalkan jajaran Pejabat Eselon di Lingkungan Disdik Jabar yang turut hadir mendampinginya. Kadisdik mengajak kepada seluruh hadirin untuk senantiasa meningkatkan etos kerja dan menjalankan seluruh amanah mulia sebagai pejuang pendidikan dengan hati yang ikhlas. 

Seperti diketahui, dengan berlakunya alih kelola SMA/SMK oleh Provinsi, maka Pemprov Jabar membentuk 7 Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah (BPPPW), dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan dan pengawasan pendidikan, meliputi pelayanan pendidikan dan pengawasan pendidikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi balai pelayanan dan pengawasan pendidikan wilayah.

Ke-7 Wilayah tersebut yaitu :
1. BPPPW I Bogor, meliputi wilayah kerja Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok.
2. BPPPW II Karawang, meliputi wilayah kerja Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
3.
BPPPW III Sukabumi, meliputi wilayah kerja Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.   
4.
BPPPW IV Bandung, meliputi wilayah kerja Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang.
5.
BPPPW V  Majalengka, meliputi wilayah kerja Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu.     
6. BPPPW VI
Tasikmalaya, meliputi wilayah kerja Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut.
7.
BPPPW VII Banjar, meliputi wilayah kerja Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu dalam penyelenggaraannya, tugas pokok Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah mempunyai fungsi: 
a.  Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan dan pengawasan pendidikan; 
b.  Penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan pendidikan meliputi pelayanan pendidikan dan pengawasan pendidikan; 
c.  Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan 
d.  Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekolah yang merupakan Satuan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Sekolah yang merupakan Jabatan Fungsional  (termasuk Wakil Kepala Sekolah), sedangkan Bagian Tata Usaha pada Satuan Pendidikan merupakan Jabatan Eselon IV.b.  

Selain itu, Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah juga melaksanakan : 

1. Pelayanan administrasi untuk menunjang penyelesaian Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berada di UPTD Satuan Pendidikan Daerah (SMA, SMK, dan SLB);
2. Pengawasan terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan pada UPTD Satuan Pendidikan Daerah (SMA, SMK, dan SLB).
3. Fasilitasi  penyusunan  RKA/DPA terhadap UPTD Satuan Pendidikan Daerah (SMA, SMK, dan SLB).
4. Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana UPTD Satuan Pendidikan Daerah (SMA, SMK, dan SLB).

Kegiatan Rakor ini berlangsung dari pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 15.00 WIB, yang dibagi menjadi 3 sesi mengingat besarnya jumlah undangan yang hadir dan keterbatasan tempat kegiatan berlangsung. Selain Gubernur Jawa Barat, turut hadir pula Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Pimpinan Bank Jabar Banten (BJB), dan Bunda Literasi Jawa Barat yang juga Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si.