Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Sosialisasikan Pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2016

Nawacita yang menjadi agenda prioritas pemerintah saat ini digagas untuk menunjukkan jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dijelaskan dalam Nawacita ke-dua bahwa pemerintah harus hadir di masyarakat dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendukung Nawacita tersebut dengan merumuskan rencana strategis melalui : (1) penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan public, seperti pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat; (2) mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi public dan memanfaatkannya; dan (3) menerapkan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang pembagian peran dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pendidikan dengan memberi wewenang kepada Kabupaten/Kota untuk mengelola pendidikan dasar dan Provinsi untuk mengelola pendidikan menengah.

 Berdasarkan hal tersebut Kemendikbud menyusun Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang telah diluncurkan pada saat penyelenggaraan Rembug Nasional Pendidikan pada bulan Februari 2016 yang lalu. NPD merupakan kumpulan informasi terkait dengan pendidikan di daerah, gambaran umumnya dan untuk jenjang pendidikan serta beberapa capaian pendidikan di daerah masing-masing. Dengan kata lain, NPD menjadi potret yang akan menjelaskan situasi dan kondisi pendidikan daerah. NPD dapat dimanfaatkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan.

Agar pemerintah daerah dapat memahami konsep dan tujuan NPD, mengambil manfaat dari NPD, dan terjalin komunikasi dan koordinasi secara baik dan berkelanjutan antara pemerintah pusat daerah, maka Kemendikbud melalui Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) mengadakan kegiatan “Sosialisasi Pemanfaatan NPD dalam Pelaksanaan Rembuk Pendidikan Daerah”. Kegiatan ini dihadiri oleh 24 Provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Jawa Barat. Dari Provinsi Jawa Barat hadir perwakilan dari BAPPEDA, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan Dewan Pendidikan. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Menara Peninsula, Jalan Letjen S. Parman 78 Slipi Jakarta dari tanggal 14 sampai dengan 16 Desember 2016.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, menurut Ilza Mayuni, Kepala PASKA, Kemendikbud mengharapkan Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan yang sejenis dalam bentuk Rembuk Pendidikan Daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat memahami bagaimana memanfaatkan NPD untuk menganalisis persoalan pendidikan daerah dan menemukan solusi alternatif yang bisa digunakan untuk membuat prioritas program pendidikan tahun 2017 di wilayahnya masing-masing dan memberikan masukan dalam penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2017.

Ilza Mayuni menginformasikan, publik bisa mendapatkan produk NPD di http://npd.data.kemdikbud.go.id