Gubernur Jawa Barat melantik Dr. Ir. H. Ahmad Hadadi, M.Si., sebagai Kadisdik Jabar

Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, melantik Dr. Ir. H. Ahmad Hadadi, M.Si., sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Sabtu (31/12/16).

"Salah satu tugas utama saya dengan Jabatan dan Amanah baru ini adalah soal Alih Kelola SMA/SMK (Dikmen) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Mohon doanya semoga saya bisa melaksanakan jabatan baru ini dengan sebaik-baiknya," Ujar Kadisdik yang sebelumnya menjabat Asisten Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat.

Seperti diketahui bersama bahwa Alih Kelola Dikmen di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendapat amanah mengelola 28.000 GTK dan 1,7 Juta Siswa.

Gubernur juga melantik dan mengukuhkan 188 Pejabat Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Pengawas di Lingkungan Pemprov Jabar, Pelantikan ini dilaksanakan secara bertahap dengan pertimbangan efektivitas pelaksanaan anggaran tahun 2017. Pada pelantikan awal ini dilakukan pada lingkup Eselon II.A dan II.B (pengguna anggaran) masing-masing sebanyak 46 orang dan 11 orang serta Eselon III dan Eselon IV (Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Kasubbag Pengelola Keuangan Daerah di masing-masing OPD). Eselon III.A sebanyak 21 orang, Eselon III.B satu orang dan Eselon IV.A sebanyak 103 orang, serta satu orang Eselon 1.B.

Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk dalam hal perubaan kewenangan urusan pemerintahan. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi, sehingga menuntut dilakukannya penataan kembali kelembagaan perangkat daerah.

Maka, terbitlah Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai landasan teknis bagi seluruh Pemda di Indonesia untuk menata kelembagaan perangkat daerah dengan pendekatan prinsip tepat ukuran, tepat fungsi serta sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

“Jadi semangatnya adalah lembaga perangkat daerah tidak hanya ramping struktur kaya fungsi, tetapi lebih mengarah pada model upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang proporsional dan transparan sesuai dengan kebutuhan,” Ujar Gubernur Ahmad Heryawan.

Sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk merubah Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK), Pemprov Jabar telah melakukan berbagai tahapan dan upaya penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu akhir Desember 2016. Pelantikan ini sebagai konsekuensi adanya SOTK baru dan dalam rangka menghadapi awal tahun baru 2017.

“Saya ingin katakan jabatan ini bukan kemuliaan tapi beban tanggung jawab yang harus dilakukan dengan penuh amanat,” Pungkas Gubernur.