Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat : "Tahun 2017, Sekolah Inklusi Wajib!"

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat, DR. H. Asep Hilman, M.Pd., menuturkan bahwa selama ini masih ada sekolah umum yang enggan menerima siswa berkebutuhan khusus. Masih terbatasnya jumlah sekolah inklusi dan anak disabilitas dianggap merepotkan dan harus diberikan perhatian ekstra menjadi dalih yang acapkali digunakan. “Ini kan sebenarnya sekolah umum tidak boleh menolak, sepanjang anak penyandang disabilitas mampu mengikuti pelajaran di sekolah umum tersebut,” ujarnya.
Kadisdik mengingatkan pada tahun 2017, Pemprov Jabar akan mendorong diwajibkannya penerapan sekolah inklusi bagi sekolah umum. Langkah ini sebagai tindak lanjut implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. “Tahun depan Insha Allah dimulai gerakan sekolah inklusi,” ujarnya. Garis besarnya, lanjut Kadisdik,  melalui UU ini menyatakan bahwa Negara hadir untuk menjamin kesetaraan, pemberdayaan, perlindungan hukum dan rehabilitasi sosial bagi para penyandang disabilitas. Selain itu,  pemberian penanganan atau pelayanan para penyandang disabilitas harus didukung oleh semua pihak, baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemda serta  partisipasi masyarakat. Selama ini, SLB menjadi ruang belajar bagi para anak disabilitas. Namun, sejak 2003, pemerintah merintis peluang bagi penyandang disabilitas agar dapat belajar di sekolah reguler bersama anak normal lainnya. Sistem tersebut dikenal dengan "Pendidikan Inklusi" atau "Sekolah Inklusi". Pendidikan Inklusi merupakan sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik, yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler (SD, SMP, SMA, dan SMK) yang tergolong luar biasa. Sifat luar biasa itu mencakup banyak hal baik dalam arti kelainan, kelambanan belajar, maupun ragam kesulitan lainnya. Terkait dengan  keberadaan sekolah  inklusi ini, Kadisdik mencontohkan Anak Tuna Darma itu yang cacat hanyalah badannya, tapi otaknya tidak. Begitu juga anak Autis bisa bersosialisasi dengan masyarakat secara normal, yang berarti anak berkebutuhan khusus itu bisa sama dengan anak biasa.
Pemprov Jabar sangat mendukung penerapan Sekolah Inklusi. Sarana dan prasarana serta dukungan manajemen bahkan sudah dipersiapkan meski belum diimplementasikan secara menyeluruh di semua sekolah. “Disdik Jabar sudah menyiapkan sarana dan prasarana, kemudian dukungan manajemennya juga sudah. Karena ini merupakan kewenangan  Pemprov setempat untuk penanganan pendidikan khusus di Jawa Barat. Aplaus diberikan ke Pemprov Jabar yang konsisten mengalokasikan anggaran di APBD maupun APBN yang sudah diusulkan pertahun,” Papar Kadisdik.
Senada dengan Kadisdik, Kepala Bidang PK­PLK Disdik Jabar, Dr. Dadang Rahman Munandar, M.Pd., mengatakan, sebenarnya Jawa barat sudah memiliki komitmen tinggi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus sejak 2003. Komitmen tersebut makin diperkuat oleh Gubernur Jawa Barat, akhir tahun 2013 yang sekaligus mengikrarkan bahwa Jabar sebagai "Provinsi yang Inklusif". Sebagai bentuk komitmen pemerintah Jawa Barat, Gubernur telah memberikan dukungan penuh baik dukungan anggaran maupun kebijakan regulasi, berupa  Pergub Jabar no. 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. “Bahkan di Dinas Pendidikan ada Bidang Pendidikan Luar Biasa yang menangani tentang disabilitas tersebut. Ini merupakan bentuk komitmen yang terstruktur,” Ujar Kabid PKPLK.
Pemprov Jabar, juga mendorong kepada kabupaten dan kota se Jabar untuk mendeklarasikan sebagai kabupaten/ kota Inklusif. Saat ini sesuai dengan data Dinas Pendidikan Jabar tercatat sudah ada 5 kabupaten/kota yang mendeklarasikan sebagai kabupaten/ kota Inklusif yakni Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung,  Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Kuningan. “Kabupaten/Kota inklusif disini artinya memberikan kenyamanan kepada anak, masyarakat dan lingkungan, hanya untuk mewujudkannya melalui Pendidikan,” Ujar Kabid PKPLK. Menurutnya, kendala dalam penyelenggara Pendidikan Inklusif yakni kekurangan SDM guru, terutama Guru yang memiliki kualifikasi Pendidikan Luar Biasa (PLB). Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan pendampingan dengan menunjuk Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai "Resort Center". Langkah ini bertujuan agar bisa memberikan pelatihan kepada Guru dalam proses pembelajaran terhadap kesulitan anak disabilitas di Sekolah Inklusi, karena pembelajarannya tidak sama. Ia mencontohkan, bagaimana mengajarkan warna kepada anak Tuna Netra, mengajarkan bunyi kepada anak Tuna Rungu dan bagaimana mengajarkan kepada anak disabilitas lainnya, tentu tidak sama dengan anak biasa pada umumnya. “Inilah peran dari Resort Center dalam memodifikasi kurikulum dalam memberikan Pendidikan maupun Pembelajaran kepada anak disabilitas.” ujarnya.
Ia berharap Pendidikan Inklusi bukan Program yang membebani Pemerintah Kabupaten, Kota dan Provinsi, tetapi harus menjadi sebuah kebutuhan. Mengingat Pendidikan Inklusif tidak hanya mengintegrasikan anak-anak berkebutuhan khusus kedalam Sekolah reguler (umum) atau hanya akses Pendidikan bagi mereka yang terisolir. Sekolah inklusif juga mengakomodasi semua kebutuhan sesuai kondisi masing-masing anak. Upaya mewujudkannya dengan "Political Will" dari para Pimpinan Daerah untuk mendukung Program ini baik dari segi anggaran, sarana prasarana dan lain sebagainya.