ASN Dinas Pendidikan Jawa Barat Harus Netral

BANDUNG - Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Pemilihan Legislatif 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.  Hal ini disampaikan dalam Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ahmad Hadadi. Ia meneruskan Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat nomor 800/20/BKD tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN, dan membuat Nota Dinas kepada ASN di lingkungan Dinas Pendidikan. Surat tersebut dibuat pada 8 Februari 2018 lalu.  

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2 Huruf f, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan beberapa asas, salah satunya asas netralitas. Asas netralitas berarti setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

Dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekda tersebut, keberpihakan yang dilarang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004, Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri, ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, atau dorongan. Maka ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon, atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik.

Beberapa contoh keterlibatan dalam politik praktis yang tidak boleh dilakukan adalah, melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain, sebagai bakal calon kepala/wakil kepala daerah, memasang baliho atau spanduk yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala/wakil kepala daerah, mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala/wakil kepala daerah, menghadiri deklarasi calon kepala/wakil kepala daerah hingga larangan menjadi pembicara atau narasumber dalam pertemuan partai.

Selain itu, ASN dilarang mengunggah, menanggapi dan menyebar luaskan visi, misi, gambar atau hal-hal yang berhubungan dengan calon kepala/wakil kepala daerah. ASN pun dilarang melakukan foto bersama dengan calon kepala/wakil kepala daerah dan tidak boleh mengikuti simbol-simbol yang mendukung calon tersebut.

Tindakan tegas akan diberikan pada ASN yang melakukan keberpihakan kepada salah satu partai politik. ASN yang menjadi anggota atau pengurus partai politik akan diberhentikan secara tidak hormat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 4 huruf b, “PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai Politik”.