Gubernur Ahmad Heryawan Kukuhkan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat

BANDUNG- Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengukuhkan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2022. Acara dilaksanakan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro nomor 22, Kota Bandung, Senin (5/3/2018).

Heryawan mengatakan, anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat ini diwakili oleh berbagai latar belakang. Anggotanya terdiri dari perwakilan beberapa perguruan tinggi di Jawa Barat seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), perwakilan perguruan tinggi swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Komite Sekolah, perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), pengawas sekolah, hingga pengusaha.


“Ada proses keterwakilan, proses kepakaran dari berbagai bidang, termasuk proses keterwakilan. Menurut saya ini sudah ideal,” ujarnya.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010, fungsi dan tugas Dewan Pendidikan dijelaskan dalam pasal 192 ayat 2 sampai 4, berbunyi “(2) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota. (3) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional. (4) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.”

Sesuai dengan fungsi dan tugasnya, Heryawan berharap, dengan hadirnya Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat ini, pendidikan akan selalu terpantau dan mendapatkan masukan-masukan demi meningkatkan pendidikan di Jawa Barat.

“Kita berharap dengan hadirnya Dewan Pendidikan, dharapkan akan selalu memantau, melihat, mempelajari lingkungan sekitar pendidikan dengan kepakaran yang para anggotanya. Tentu tidak salah, kalau memberikan masukan hingga pada kurikulum, jika kurikulum dirasakan tinggi sedangkan ruang untuk pembentukan karakternya dirasa kurang, saya kira wajar kalau Dewan Pendidikan tingkat provinsi memberikan masukan-masukan tidak hanya untuk regulator dengan provinsi, para kepala sekolah, tapi juga berlaku sebagai saran untuk regulator dengan pusat,” ujarnya.