Wakil Gubernur Jabar : Dana Hibah Pemerintah Harus Dipakai dengan Sebenar-Benarnya

BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar memberikan pengarahan kepada para penerima beasiswa dan bantuan Hibah 2017 dari Provinsi Jawa Barat, melalui Dinas Pendidikan Jawa Barat, bertempat di Aula Ki Hadjar Dewantara Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Dr. Rajiman No. 06, Pasir Kaliki, Bandung, Rabu (13/12/17) 

Deddy menekankan agar penerima hibah mempergunakan dana tersebut dengan sebenar-benarnya. Menurutnya, banyak bidang pendidikan yang akan terus dibenahi, salah satunya keinginan untuk menambah ruang kelas baru untuk SMA/SMK/SLB dan memberikan lahan mandiri untuk sekolah yang belum memiliki lahan sekolah. Selain itu, ada juga bantuan kepada perguruan tinggi, dengan syarat adanya keberpihakan perguruan tinggi untuk mengutamakan warga Jawa Barat.

“Kira-kira ada 5000 lagi ruang kelas baru (red-akan dibangun). Ada 69 sekolah yang harus diberikan lahan mandiri, dan harus ada bantuan-bantuan yang lebih besar lagi dikemudian hari untuk perguruan tinggi. Tapi perguruan tinggi harus berpihak mengutamakan bagaimana  putra-putri Jabar mengenyam pendidikan di sana,” jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ahmad Hadadi yang turut hadir pun melaporkan bantuan hibah pendidikan untuk SMA/SMK/SLB dari pemerintah provinsi sebesar Rp. 500.000/anak. Tak hanya itu, ada pula pemberian dana hibah sejumlah Rp. 2 juta/sekolah, baik itu sekolah negeri maupun swasta. Ia menuturkan, sekitar 60 persen dana hibah diterima oleh sekolah swasta dan 40 persen sisanya diterima oleh sekolah negeri. 

“Kalau yang minimalnya saja Rp. 500.000, maka yang sudah diberikan sekitar Rp. 1 milyar dan sebagaian besar diterima oleh sekolah swasta,” jelasnya.  

Sebelum menutup laporan, Hadadi menekankan kepada penerima hibah untuk melaporakan hasil kegiatan kepada Dinas Pendidikan Jabar. Laporan ini nantinya akan menjadi pertimbangan pemberian bantuan selanjutnya. 

“Jadi kami mohon, nanti laporannya segera diberikan pada kami. Untuk Bapak/ Ibu yang tidak membuat laporan, maka kami akan blacklist, sehingga kemungkinan tidak akan menerima bantuan,” tandasnya.