Sosialisasi Edukasi Pemahaman tentang Pungli pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat

BANDUNG –  Pada acara Sosialisasi Edukasi Pemahaman tentang Pungli pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat, beberapa waktu lalu, Sekretaris III Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, Otong Hendra Rahayu, SH.,MH., mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah membentuk tim khusus untuk memantau situasi pelayanan publik. Pelayanan itu mencakup KTP Elektronik, SIM, STNK, BPKB, Akta Lahir, Akta Nikah, Izin Usaha, hingga Paspor.

Menurutnya, tim itu akan langsung melaporkan situasi pelayanan publik jika ada proses diluar harapan kepada Presiden. Tak hanya itu, kementerian dan lembaga yang memiliki satuan pelayanan publik harus memanfaatkan informasi teknologi untuk mengembangkan pelayanan yang murah, cepat, dan tepat

Dia mengatakan, tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Selain itu, kata Otong, Tim Saber Pungli berfungsi sebagai intetejen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Sedangkan untuk sasarannya  meliputi  sentra pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemda.

Targetnya adalah Aparatur Negara yang bertugas pada sektor pelayanan, Aparat Penegak Hukum, Aparatur Negara sebagai calo atau makelar kasus, Aparatur Negara sebagai backing dalam pungli, mafia hukum dan mafia pajak, serta oknum masyarakat yang terkait Pungli,” paparnya.

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan, sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan, menurut Otong, menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup. Akibatnya, masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungli dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Bahkan. praktik pungli semakin membudaya dan tak terkendali.  Budaya ini sudah merasuk ke hampir semua instansi yang melayani urusan dan kepentingan publik, baik instansi di tingkat  pusat maupun di daerah. Para oknum di instansi itu, sepertinya saling berlomba untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan jabatan yang ada  pada dirinya, baik yang dilakukan sendiri maupun berjamaah,” jelasnya.

Otong menegaskan, pemberantasan pungli harus dilakukan secara terpadu melalui tindakan  preventif, yakni pertama dengan cara moralistik, pembinaan mental dan moral manusia, dan cara abolisionisti, yaitu cara penanggulangan  gejala. Kedua, dengan tindakan  refresif, yaitu tindakan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang terkait, dan para pelakunya dijatuhi pidana.

Selain itu, pemberantasan  praktek pungli harus dilakukan secara terintegrasi dan sinergis, baik dengan Saber Pungli di daerah, maupun dengan kelembagaan atau institusi birokrasi dalam semua tingkatan pemerintahan. Penegakan hukum terhadap  pungli, merupakan penegakkan hukum Tipikor yang dilaksanakan berdasarkan hukum formil dan hukum materiil yang berlaku, baik KUHAP, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden bahkan didukung berbagai Peraturan di internal lembaga atau institusi birokrasi.

Acara Sosialisasi Edukasi Pemahaman tentang Pungli ini diikuti oleh para Kepala SMU dan SMK di BPPP Wilayah IV, dilaksanakan di Aula Rd. Dewi Sartika Lt.IV Gedung Disdik Jabar, Kamis (7/9). Turut hadir pada acara tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr.Ir.H. Ahmad Hadadi, M.Si., Sekretaris Disdik Jabar, H. Firman Adam, S.Pd.,M.M.Pd., Kepala BPPP Wilayah IV, Dede Amar, Sekretaris Pajak Yustisi Satgas Saber Pungli Jabar dari Polda Jabar, Dr.A. Rusman, SH.,MH., Sekretaris III Satgas Pungli Jabar dari Kejati Jabar, Otong Hendra Rahayu, SH.,MH., Tim Tindak Saber dari Garnisun II Bandung, Sujarwoko