Disdik Jabar Mengadakan Rakor Untuk Kelancaran Program Sekolah Terbuka

Kota Bandung-- Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh Badan Pelayanan Pengawasan Pendidikan (BP3) di Jabar demi percepatan angka partisipasi sekolah menengah melalui program Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT) di Ruang Moh.Yamin, Disdik Jabar, pada Rabu, 30 Agustus 2017 siang.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi menegaskan, Disdik Jabar serius dalam mengelola sekolah terbuka sebagai program prioritas dan terobosan untuk menangani masalah  pendidikan di Jabar, seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah yang masih di bawah rata-rata nasional.

"APK di Jabar masih rendah, yakni 66,62%. Atau sekitar 173.000 yang tidak bersekolah. Maka, SMAT menjadi penyelesaian bagi anak anak yang tidak mendapat akses pendidikan, baik di pelosok maupun di kota. Jadi, bukan saatnya membahas apakah sekolah terbuka itu ideal atau tidak untuk pendidikan anak. Kondisi anak ada yang bersifat permanen dan temporer. Kondisi-kondisi inilah yang menjadi pertimbangan kami untuk membangun sekolah terbuka,"pungkasnya saat ditemui di Kantor Dinas Pensidikan Jawa Barat, Bandung, Rabu (30/08/17) siang.

Ia menambahkan, masalah ekonomi menjadi salah satu kondisi permanen bagi anak-anak di Jabar.  Sementara masalah lahan, izin bangunan, atau pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)  merupakan kondisi temporer.
  
"Sekolah terbuka adalah program pemerintah, yaitu kerjasama  Kemendikbud dan Pemprov Jabar. Bulan Oktober mendatang, Disdik Jabar bersama Kemendikbud dan PGRI akan launching dan mendeklarasikan sekolah terbuka secara besar-besaran di Jawa Barat,"katanya.

Menurutnya, sekolah terbuka dikelola oleh sekolah formal yang handal, sehingga penyelenggaraannya harus berkualitas dan disdik Jabar sudah punya project-nya.

"Target tahun ini, 100.000 anak harus masuk sekolah terbuka dan setiap kabupaten/kota harus meningkatkan APK menjadi 90%," pungkasnya.

Ia menambahkan, APK yang sudah 100% berada di Bogor, Bandung, dan Cimahi. Sementara sisanya masih perlu ditingkatkan seperti Kabupaten Garut yang masih di angka 51,19% dan Cianjur 51,58%.

"Apabila APK di Jabar sudah tinggi, maka  target Jabar sebagai provinsi pendidikan akan tercapai. Sebagaimana publik ketahui, Jabar memiliki  perguruan tinggi ternama, litbang, industri strategis, dan SDM  unggulan. Angka pendidikan di Jabar harus maju di tingkat nasional. Jabar harus menjadi destinasi pendidikan,"pungkasnya. 

Dengan diundangnya 83 peserta dari  Badan Pelayanan Pengawasan Pendidikan (BP3) di Jabar, diharapkan setiap pengawas dapat mengukur kinerja kepala sekolah atas respon terhadap sekolah terbuka.

"Kalau kepala sekolah di sekolah induk tidak  responsif terhadap sekolah terbuka, maka harus diganti. Pengawas juga bertugas dalam hal sosialisasi dan advokasi layanan  terkait SMA terbuka kepada sekolah dan masyarakat,"ujarnya.

Sekolah terbuka memiliki payung hukum yang tertuang dalam  Permendikbud Nomor 119 Tahun 2014 dan  Pergub nomor 16 tahun 2017 mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

"Pendaftaran sekolah terbuka tahun ini akan ditutup paling lambat 15 September 2017yang dilakukan secara manual dan daring. Input data akan dilakukan pada 20 September 2017.  Mengenai anggaran sekolah terbuka semester ini,  akan diusulkan di perubahan nanti "katanya.

Demi membangun sekolah terbuka yang berkualitas, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi mengeluarkan surat keputusan (SK) tanggal 30 Agustus 2017 mengenai pembentukan satuan tugas penjaminan mutu Sekolah Menengah Atas Terbuka  yang diketuai oleh Kepala Bidang PK­PLK Disdik Jabar, Dr. Dadang Rahman Munandar, M.Pd.